Tribun Manado – Selasa, 5 Februari 2013 15:00 WITA
More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter
Koordinator Divisi Politik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bijak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Ini bias, tidak wise (bijak) jika SBY hanya (berbicara) satu kasus. Dari segi etik politik tidak terlalu etis,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (5/2). Ditegaskan, harusnya SBY memposisikan dirinya sebagai kepala negara ketika berbicara soal kasus korupsi politik.
Senin malam kemarin, Presiden SBY menggelar jumpa pers di Jeddah, Arab Saudi, sebelum melaksanakan ibadah umroh di Mekkah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad di Mesjid Nabawi, Madinah.
Terkait Anas juga disampaikannya saat melakukan kunjungan kenegaraan.
“Saya memohon kepada KPK untuk, ya bisa segera konklusif dan tuntas. Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu. Kalau salah ya kita terima, memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu, kalau itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi,” ujarnya.
Ade menambahkan, SBY tidak bisa memposisikan dirinya sebagai kepala negara saat berbicara soal kasus yang menimpa ketua umum Partai Demokrat.
Tidak menjadi soal, Ade menegaskan, jika SBY berbicara soal Anas dalam posisi sebagai ketua Dewan Pembina atau Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kalau pun bicara sebagai presiden, ia tidak bisa bicara khusus. Kalau (ia membahas Anas secara khusus), tentu secara langsung dan tidak langsung itu sama saja tekanan terhadap KPK,” ujarnya.
Presiden mestinya berperan menghilangkan rintangan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus korupsi politik di KPK.
Sebab, kata Ade, KPK membutuhkan peran presiden untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang dialami karena umumnya kasus-kasus korupsi politik intervensinya cukup besar terhadap lembaga antikorupsi.
“Peran itu yang seharusnya dilakukan oleh presiden,” tegasnya.
Editor : Andrew_Pattymahu
Sumber : Tribunnews
